Pilpres, ikut PKS atau kelompok Islam lain? June 23, 2009

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam pemilihan presiden nanti, akan ada 3 pasangan calon presiden serta wakil. Namun dalam hal penentuan pilihan membuat sebagian orang bingung. Di satu sisi PKS yg terkenal sangat islami dan teguh memegang nilai-nilai Islam mendukung dan mengarahkan pendukung nya untuk memilih SBY-Budiono. namun di lain sisi, kelompok islam yg lain mengarahkan dukungannya ke JK-Wiranto, bahkan ada kelompok yg mengharamkan untuk memilih SBY-Budiono.

jadi pak ustat, siapakah yg harus diikuti?

Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ardi Sofian

Jawaban

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salah satu bentuk ikhtilaf umat Islam Indonesia hari ini adalah ijtihad politik mereka dalam memilih presiden. Suara umat Isalm terpecah kepada tiga calon pasangan presiden. Bukan apa-apa, karena tiga pasangan itu semuanya memang beragama Islam.

Dengan pengecualian Megawati yang perempuan, dimana umumnya umat Islam memandang bahwa seorang wanita tidak pada posisi untuk menjadi pemimpin tertinggi (al-wilayah al-uzhma) dalam struktur kepemimpinan negara.

Karena alasan itulah pada masa sebelumnya, kekuatan poros tengah yang dimotori kekuasan ‘islam’, menolak kalau presidennya Megawati, dan rela dipimpin oleh Abdurrahman Wahid. Walau kemudian mereka juga yang menggulingkan presiden yang akrab dipanggil Gusdur itu.

Kalau Megawati tidak masuk hitungan, tinggal dua pasang calon, yaitu SBY dan wakilnya, serta JK dan wakilnya. Kedua pasangan ini jelas laki-laki, muslim, akil, baligh. Artinya secara syar’i, tidak ada kendala untuk dijadikan pemimpin. Lepas dari urusan lain yang barangkali kita tidak tahu. Tapi secara zhahir, itulah yang kita lihat.

Tinggal  perhitungan yang bersifat tambahan atau accesoris saja. Misalnya tentang masalah kepentingan. Urusan dukung mendukung capres, pasti kan ada imbalannya.

Ilustrasinya, kalau saya mendukung SBY, karena saya punya massa, maka saya akan bikin hitung-hitungan dengan SBY, minimal saya dijanjikan dapat apa. Begitu juga kalau saya mendukung JK lantaran saya punya kekuatan tertentu, maka JK pasti akan menawarkan ‘imbalan’ kepada saya.

Politik balas budi di iklim bernegara di negeri kita memang sudah begitu. Orang-orang umumnya tidak pernah membahas hal-hal yang lebih teknis, misalnya kalau SBY atau JK yang jadi presiden, seperti apa bentuk teknis yang rinci dan masuk akal serta feasible untuk menyelesaikan utang negara yang bertumpuk, atau mengatasi kendala kepungan pasar bebas yang diterapkan negara lain, atau bagaimana paket teknis untuk mengatasi kemiskinan struktural di tengah bangsa.

Sayangnya, debat-debat capres yang kita lihat melulu berhenti pada tingkat orasi dan silat lidah. Apalagi tidak melibatkan orang-orang ahli di bidangnya yang tahu persis kendala tiap masalah.

Jadi dalam pandangan saya, agak terlalu dangkal pertimbangan kita untuk bisa berfikir, siapakah dari mereka yang layak untuk dijadikan presiden.

Tapi lebih kasihan lagi adalah rakyat jelata yang tidak pernah diajak melihat pertimbangan-pertimbangan logis dan masuk akal. Mereka ini bisa saja sebuah jamaah pengajian, yang kalau pimpinan pengajian itu mendukung SBY, ya mereka tinggal amin saja. Dan kalau berubah jadi pilih JK, mereka juga amin saja.

Mereka bisa juga anggota ormas, partai, forum, kelompok, atau apa pun. Umumnya mereka tidak pernah diajak berpikir dan menganalisa. Yang dibutuhkan dari mereka memang bukan hasil pikiran atau analisa. Yang dibutuhkan dari mereka cuma suara. Lalu suara itu ‘ditawar-tawarkan’ kesana kesini kepada para kandidat presiden dan pasangannya. Tentu tawaran yang bukan gratisan, tetapi dengan ‘imbalan’ dalam bentuk apa saja.

Imbalannya mulai dari jabatan menteri yang memang masih dianggap empuk, atau dapat jabatan ini dan itu, atau hak akses kepada penguasa tertinggi, atau hak untuk mendapat proyek-proyek yang menggiurkan.

Ikut PKS Apa Tidak?

Kalau pertanyaannya seperti itu, ikut PKS apa tidak, jawabannya tergantung dari kepada siapa antum bertanya. Kalau tanya kepada aktifis PKS, tentu jawabannya harus, kudu, musti, wajib dan sejenisnya. Alasannya?

Karena sudah ditaklimatkan, sudah diinstruksikan oleh struktur di atasnya. Kalau masih mau dianggap sebagai kader, suka tidak suka, rela tidak rela, harus patuh pada taujih dari ‘atas’.

Kalau mbalelo alias mau jalan sendiri, atau berani-berani berijtihad sendiri, bisa-bisa kena iqob (hukuman) dengan berbagai macam bentuk. Karena itu kalau antum kader PKS, tidak perlu bertanya seperti ini. Buat kader PKS, urusan memlih presiden sudah bukan urusan pribadi lagi, tapi sudah jadi urusan para ‘qiyadah’. Kalau qiyadah bilang A, ya harus A. AKlau qiyadah bilang B, ya harus B.

Tapi kalau antum tanya kepada para aktifis di kalangan Forum Kader Peduli (FKP), mungkin akan lain lagi hasilnya. FKP ini sebenarnya kader PKS juga, tapi yang lebih kritis dan rada vokal untuk didikte begitu saja oleh para qiyadahnya. Di dalam tubuh FKP ini sebenarnya ada beberapa tokoh pediri dan penggagas PKS atau PK di masanya. Jumlahnya memang tidak banyak kalau dibandingkan dengan jumlah anggota Majelis Syuro atau kader yang masih taat, tapi lumayan menarik perhatian lantaran FKP ini menjadi seperti anti thesis dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan para qiyadah yang resmi.

Sebagian kader yang merasa gerah dengan kebijakan pimpinan resmi, ada juga yang ikut ke FKP ini. Beberapa tempat pengajian di Jakarta dan Depok sering digunakan oleh FKP untuk menyampaikan kritik mereka walau pun dikemas dengan bentuk pengajian.

Nah, kalau antum bertanya kepada mereka, besok pilpres milih siapa, boleh jadi jawabannya tidak sama dengan taklimat dari PKS yang resmi. Tentu ada banyak pertimbangan yang bisa digelar dan diadu argumentasikan.

Sikap Bijaksana Saat Suara Umat Terpecah

Lepas dari perbedaan ijtihad dari berbagai kalangan umat Islam, termasuk perbedaan pandangan antara PKS dan FKP, kita sebagai umat Islam yang awam, jujur, lugu, polos dan juga menginginkan kebaikan, tentu harus punya ekstra kesabaran.

Sabar untuk melihat perbedaan dari saudara-saudara kita. Sabar untuk tidak ikut terjebak dalam perdebatan dan silat lidah serta adu retorika. Sabar untuk tidak  terpancing untuk ikut bermusuhan dengan sesama muslim, apalagi saling mencaci, memaki, menjelekkan, berghibah, atau menghasud.

Saya pribadi lebih mengkhawatirkan perpecahannya ketimbang siapa yang nantinya jadi presiden. Sebab perpecahan itu adalah sebuah kerugian besar buat umat. Persaudaraan adalah anugerah Allah yang mahal harganya, tidak sebanding dengan janji-janji anugerah dari kandidat presiden bila kita mendukungnya.

Jangan sampai gara-gara memilih satu pasanga kandidat, kita malah mengorbankan persaudaraan kita yang jauh lebih berharga. Buat saya, ada satu komentar usil untuk urusan ini : ’sudahlah, yang waras ngalah saja’.

Wallahu a’lam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc

Saran untuk PKS: Tidak Perlu RIBUT May 12, 2009

PKS Sudah Dapat Kepastian SBY Pilih Boediono

Jakarta – Partai Demokrat (PD) membantah SBY sudah menetapkan Boediono sebagai cawapresnya. Namun, Sekjen PKS Anis Matta mengaku pihaknya sudah diberitahu bahwa SBY telah menetapkan Boediono.

“Ada utusan khusus SBY yang memberitahu tahu kepada kami bahwa SBY sudah memilih Boediono,” kata Anis Matta saat dihubungi detikcom, Senin (11/5/2009).

Utusan khusus itu memberitahukan kepada PKS informasi penting ini pada Senin siang. Namun, Anis tidak menyebutkan siapa utusan khusus yang dimaksud.

Yang jelas, Anis yakin bahwa informasi Boediono telah dipilih sebagai cawapres SBY adalah benar. “Ini informasi A1, ya saya percaya,” ujar dia.

Namun, informasi mengenai Boediono itu bersifat pemberitahuan. “Kami belum diajak untuk bicara,” ujar dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok membantah isu bahwa SBY sudah memilih Boediono sebagai cawapres. Menurut dia, isu yang beredar hanyalah dugaan saja.

Meski begitu, sinyal bahwa Boediono akan menjadi cawapres SBY terlihat, salah satunya dari terpilihnya Darmin Nasution sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Isu yang berkembang Darmin diplot akan menjadi Gubernur BI menggantikan Boediono.

Kalau berita ini benar maka berakhirlah upaya PKS  mendapatkan potongan kue kekuasaan.  Dari sisi tinjauan sosok parpol kasihan sekali yang namanya PKS.  Semangatnya yang menggebu-gebu mengejar kekuasaan harus menelan ludah. Ternyata SBY tidak memilih kader PKS sebagai Cawapres.  Apa mau dikata. Begitulah nasib parpol kalau  meniatkan sepak terjangnya hanya untuk kekuasaan.

Sebagai partai dakwah sebenarnya PKS tak perlu berkecil hati. Masih ada kesempatan untuk memperoleh kekuasaan itu. Apalah artinya dunia ini? Allah yang Maha pegatur pasti mampu membuat skenario manusia yang tersusun rapi menjadi berantakan. Caranya segeralah PKS berbenah. Libatkan para kader untuk mengambil kebijakan. Aktifkan kembali pengambilan kebijakan berdasarkan masukan dari usrah-usrah. Pengambilan keputusan yang hanya berbasis pimpinan partai tidaklah cukup karena PKS dibangun atas dasar semangat ghirah yang sama kepada Allah. Mohonlah kepada Allah bukan kepada manusia.

Saat ini para kader sudah cukup cerdas dan matang baik dari sisi organisasi maupun spiritual. Orientasi kekuasaan demi dakwah bukanlah ungkapan menyenangkan. Para anbiya tak pernah berhenti dan patah semangat dalam berdakwah ketika mereka dicemooh kaumnya. Tidak perlu neko-neko, bersilat lidah, grusa-grusu, atau apalah namanya yang mencerminkan PKS gila kekuasaan. Orang bilang slow aja. PKS sejatinya harus bersikap low profile.  Kalau tawaran kerjasama PKS tidak ditanggapi yah so what gitu!! Katakan saja good bye!!!

Marilah PKS terus melayani. Selama PKS tetap berada dalam manhajnya orang akan memperhatikannya. Tetapi ketika PKS menjadi membingungkan maka alih-alih mendekat orang akan menjauh. Sedikit gunanya berhadapan dengan yang membingungkan. Lupakanlah cawapres. Rumuskanlah langkah-langkah strategis dakwah untuk masa berikutnya.  Hiruk pikuk capres-cawapres sudah berakhir. Biaralah itu diributkan oleh parpol lain.

Saya usul dalam empat tahun ke depan PKS menyibukkan diri dengan dakwah. pembicaraan perebutan kekuasaan di usrah-usrah harus ditekan sekecil-kecilnya. Kalau nantinya ada masalah kekuasaan/politik yah.. dibicarakan nanti saja. Hentikan saja kegiatan-kegiatan manuver politik. Keberhasilan Dakwah tidak ditentukan oleh kemenangan politik melainkan ditentukan pelaku dakwah itu.

Sahabat HIdayat February 25, 2009

Ini merupakan organisasi relawan yang dibuat oleh masyarakat dari berbagai profesi dan golongan untuk membantu kiprah Hidayat Nurwahid sebagai calon angota legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah V. Sebagaimana diketahui Hidayat Nurwahid dicalonkan oleh PKS sebagai caleg nomor satu di dapil yang terdiri atas empat wilayah itu, yakni Solo, Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten. Di dapil tersebut Hidayat akan bersaing dengan sejumlah tokoh nasional dari partai lain.

Hidayat Nurwahid hadir meluncurkan sekaligus melantik pengurus Sahabat Hidayat, Senin (29/12) di Gedung Wayang Orang Taman Sriwedari, Solo. Sahabat Hidayat nantinya akan membantu menyosialisasikan program kerja Hidayat Nurwahid sebagai caleg kepada masyarakat luas di Dapil V.

Dengan demikian, selain kader PKS, Hidayat akan mendapat bantuan dari relawan Sahabat Hidayat dalam pertarungan di Pemilu 2009 mendatang.

Dalam sambutannya Hidayat menekankan, bahwa Sahabat Hidayat dideklarasikan untuk menyongsong peristiwa politik paling dekat, yakni Pemilu 2009. “Kita bicara sampai di situ saja dulu,” tegasnya, ketika menjawab pertanyaan seorang Sahabat Hidayat yang memintanya maju sebagai Capres.

Hidayat juga mengatakan, hingga saat ini PKS belum memutuskan siapa yang akan dicalonkan sebagai capres maupun wapres. Setelah Pemilu Legislatif selesai, imbuhnya, akan dilakukan siding Majelis Syuro. Dari situ nantinya diputuskan siapa yang akan dicalonkan oleh PKS. Yang jelas, imbuh dia, PKS baru akan mengajukan calonnya kalau memperoleh suara yang signifikan, yakni lebih dari 15 persen dalam pemilu mendatang.

“Karena itu kalau ingin calon PKS maju, sahabat-sahabat harus mensukseskan PKS,” ajaknya.

Deklarasi itu sendiri dihadiri oleh ribuan masyarakat dari berbagai kalangan. Di antaranya komunitas pedagang kaki lima, pengamen jalanan, ibu rumah tangga, komunitas tukang becak, dan anggota masyarakat lainnya.

“SESAT”: PKS Menjadi Warna Warni Seindah Pelangi January 27, 2009

“Seringkali persoalan agama dijadikan pemicu konflik yang memecah belah bangsa.” ungkapnya.

Makassar – Era politik aliran di Indonesia dinilai sudah berakhir. Konstituen dalam Pemilu 2009 diprediksi akan lebih terpengaruh pada kinerja kader dan kredibilitas partai, ketimbang karena sentimen agama atau kelompok tertentu.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta dalam acara temu muka Tim Delapan PKS dengan sejumlah tokoh nonmuslim Makassar di Hotel Clarion,
Makassar, Kamis (23/1/2009).

Oleh karena itu, menurut Anis, PKS berhasrat merangkul semua suku maupun agama yang ada di Indonesia untuk memenuhi target perolehan suara 20 persen dalam Pemilu 2009. Saat ini sudah waktunya bagi PKS untuk membuka diri, mengusung isu kemanusiaan tanpa dominasi agama.

“Seringkali persoalan agama dijadikan pemicu konflik yang memecah belah bangsa.” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Anis, agenda PKS untuk mengusung isu kemanusiaan tanpa sekat apapun dalam persatuan bangsa adalah dengan menghapuskan anggapan awam bahwa partai selalu berorientasi tempat, tokoh, dan warna.

“Seringkali Bali dan Papua disebut sebagai basis partai tertentu, atau Soekarno dan Soeharto merupakan satu-satunya tokoh dari partai selain PKS. Hal tersebut salah kaprah.” ucap Anis.

Sekjen PKS asal Sulsel ini juga mengkritik pemeluk agama yang selalu mencari dalil dalam kitab suci untuk saling berperang. “Perang di kalangan umat beragama hanyalah akal-akalan kapitalisme industri senjata,” tandas

Apakah Muraqib Amm PKS: Hilmi Aminuddin “terlibat” NII? December 12, 2008

Berita ini sangat menyesakkan hati. Baru-baru ini di kalangan PKS mengalami kegoncangan luar biasa. Pasalnya beredar selebaran yang seolah-olah dibuat BIN. Dalam selebaran itu  tercantum bagaimana sikap dan sejarah para tokoh-tokoh PKS.  Disebutkan ketua MS PKS HA memiliki hubungan sejarah dengan NII jaman Ali Murtopo.

Mengingat sampai saat ini belum ada kejelasan dari Pimpinan PKS Sendiri maka ada dua asumsi apakah laporan BIN itu asli atau aseli.

Pertama: Kalau memang isi laporan ini benar maka HA harus menjelaskan bagaiamana keterlibatannya dengan NII.  Selain itu perlu dijelaskan juga mengapa informasi yang detil itu bisa jatuh di tangan BIN. APakah memang di tubuh PKS telah tersusupi agen-agen BIN?

Kedua:   Kalau beritanya tidak benar berati selebaran itu memicu kebakaran hebat di kalangan ikhwah PKS.  Sebagian besar ini selebaran itu berusaha untuk membenturkan antar kader dakwah. Lalu adakah kader yang membuat rekayasa?

Ketiga: Apakah para qiyadah PKS sengaja membuat laporan itu dengan mengatasnamakan BIN? Lalu apakah agendanya.

Pertanyaan-pertanyaan ini seyogyanya segera ditanggapi mengingat para ikhwah juga mempertanyakannya.

PLATFORM PEMBANGUNAN PKS December 9, 2008

Visi Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera adalah :
Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, danbermartabat.
Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara.

Adil adalah kondisi dimana entitas dan kualitas kehidupan—baik pemba-ngunan politik, ekonomi, hukum, dan sosial-kemasyarakatan—ditempatkan secara proporsional dalam ukuran yang pas dan seimbang, tidak melewati batas.

Sejahtera mengarahkan pembangunan pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin manusia, agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai hamba dan khalifah Allah, yakni keseimbangan antara kebutuhan dan sumber pemenuhannya. Kami mencitakan Indonesia menjadi negara kuat yang membawa misi rahmat keadilan bagi segenap umat manusia, agar bangsanya menjadi kontributor peradaban manusia dan buminya menjelma menjadi taman kehidupan yang tenteram dan damai.

Misi yang diemban Partai Keadilan Sejahtera adalah:

1. Mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

2. Mendorong penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya serta layak bagi kemanusiaan untuk menghapuskan kemiskinan dan mendorong pemerataan pendapatan dan kesejahteraan melalui program pemberdayaan masyarakat miskin dan sektor informal. Membatasi tindakan spekulasi, monopoli dan kriminal ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha demi terwujudnya ekonomi egaliterian.

3. Menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikankesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya-saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua, dengan visi sehat badan, mental-spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas.

BIDANG POLITIK

Pertama, berkaitan dengan bentuk negara. Sebagai wujud dari rasa tanggung jawab kaum Muslimin terhadap rumah besarnya yang bernama Indonesia, dan panggilan dakwah yang menjadi rahmat bagi semesta alam, PK Sejahtera bahu-membahu bersama entitas politik lainnya untuk mengisi pembangunan menuju Indonesia yang maju, kuat, aman, adil, sejahtera dan bermartabat sesuai dengan cita-cita universal, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur di bawah lindungan Allah.

Kedua berkaitan dengan dinamika politik nasional, PK Sejahtera mendorong agar Indonesia Baru ke depan berada pada kondisi politik yang sehat dan dinamis, dimana terjadi pematangan dari kondisi transisi menuju konsolidasi demokrasi yang mantap, yang ditandai dengan terbuka lebarnya ruang berekspresi masyarakat dalam koridor hukum dan tertib sosial. Dalam upaya membangun stabilitas politik bangsa, berbagai persoalan yang dapat memicu destabilitas politik nasional seperti separatisme, terorisme, radikalisme, kekerasan politik, dan etnonasionalisme perlu ditangani secara persuasif, bijaksana dan sikap tegas dengan terlebih dahulu mendalami akar masalah secara sosio-kultural secara terinci.

Ketiga, berkaitan dengan model demokrasi. Eksperimentasi politik di masa transisi saat ini ditandai dengan terbuka lebarnya ruang ekspresi dan ledakan partisipasi politik dalam bentuk munculnya banyak partai politik, namun tetap dalam format sistem presidensial. Di masa depan perlu dikembangkan model demokrasi yang lebih sehat, mampu menjaring calon wakil rakyat yang berkualitas melalui sistem yang lebih sederhana, efisien dan murah.

Keempat, berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Dengan wilayah yang luas dari Sabang hingga Merauke; dengan beragam etnik, budaya dan agama, sumber daya alam yang berlimpah baik di darat, laut dan udara; serta dengan jumlah penduduk yang besar, maka rentang kendali Indonesia demikian luas. Dengan demikian pemerintah akan fokus dalam aspek pertahanan, keamanan, hukum, roteksi kepemilikan pribadi, manajemen makro ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat serta program-program antikemiskinan dan penanggulangan bencana yang jelas merupakan fungsi- fungsi yang menjadi kewajiban negara untuk menegakkannya.

Kelima, berkaitan dengan tata hubungan pemerintahan secara vertikal serta otonomi daerah, maka PK Sejahtera berkeyakinan, bahwa hubungan ini dilaksanakan dengan menjalankan kewenangan pusat secara lebih efektif sekaligus dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan daerah melalui penguatan kelembagaan, pembinaan SDM, dan peningkatan kapasitas.

Keenam, PK Sejahtera berpendapat, bahwa dalam kerangka implementasi dan eksekusi kebijakan politik negara secara efisien dan efektif, maka keberadaan institusi birokrasi negara dan tatakelola pemerintahan yang baik, rapi dan kredibel akan mendorong terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang dinamis dan tanpa distorsi. Untuk itu, bukti dan contoh dari para kader PK Sejahtera di lapangan legislatif dan eksekutif adalah bentuk kongkret perjuangan ini.

BIDANG PEREKONOMIAN

Untuk mengatasi persoalan ekonomi dan meningkatkan pembangunan ekonomi bangsa, maka PK Sejahtera mengusulkan langkah-langkah perbaikan penting yang terdiri dari:

1) melipatgandakan produktivitas petani dan nelayan.;

2) meningkatkan daya saing sektor industri dan jasa;

3) membangun sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru; sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa melalui harmonisasi dengan lingkungan hidup.

PK Sejahtera meyakini, bahwa

Pertama, kemiskinan sebagai musuh kemanusiaan harus dibasmi dan upaya pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas pembangunan.

Kedua, ketimpangan pendapatan yang sangat tajam antar penduduk di sektor pertambangan dan pertanian serta ketertutupan antar sektor pembangunan menjadi sangat rawan terhadap gejoolak sosial.

Ketiga, tekanan global dan rendahnya daya saing produk industri nasional tidak akan dapat diselesaikan sebelum kita menyadari, bahwa hakikat persaingan di era global ini sarat dengan informasi yang asimetrik.

Keempat, melaju cepatnya sektor keuangan pasar modal untuk investasi jangka pendek yang terpaut jauh dari sektor riil adalah pertanda, bahwa upaya mengejar keuntungan jangka pendek telah melebihi realitas roda perputaran ekonomi yang terjadi sesungguhnya di lapangan.

Kelima, berbagai kerusakan lingkungan dan eksploitasi SDA yang berlebihan selama ini telah menuai bencana bagi rakyat. Karenanya PK Sejahtera meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan adalah hal yang mutlak dikembangkan.

Keenam, PK Sejahtera memandang bahwa program reformasi ekonomi harus dilandasi oleh semangat mewujudkan kemandirianekonomi bangsa dengan mengerahkan segenap potensi ekonomi nasional untuk tujuan kemakmuran rakyat dan menciptakan fundamental ekonomi nasional yang kokoh.

Berdasarkan analisis permasalahan ekonomi nasional yang ada, maka PK Sejahtera menetapkan flatform perekonomian PK Sejahtera yang meliputi:

1) Mendorong penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya serta layak bagi kemanusiaan untuk menghapuskan kemiskinan dan mendorong pemerataan pendapatan dan kesejahteraan melalui program pemberdayaan masyarakat miskin dan sektor informal;

2) Membangun industri nasional yang tangguh dan berdaya saing tinggi, berbasis SDM berkualitas dan kemampuan inovasi teknologi yang memadai dalam rangka mencapai kemandirian bangsa;

3) Mencapai pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi untuk mencapai pembangunan lestari dengan berbasis pada integrasi antar sektor serta pembangunan berbasis wilayah dan potensi regional yang menjangkau masyarakat luas;

4) Membatasi tindakan spekulasi, monopoli dan kriminal ekonomi yang dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha bagi terwujudnya ekonomi egaliter. Langkah-langkah perbaikan yang diambil terdiri dari langkah utama dan langkah pendukung serta kebijakan penunjang.

Langkah utama terdiri dari:

1) Melipatgandakan produktifitas petani dan nelayan.;

2) Mendongkrak daya saing sektor industri dan jasa;

3) Membangun sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru.

PK Sejahtera memandang bahwa pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan (equity) adalah masalah utama yang harus diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi bangsa. Masalah pengentasan kemiskinan sangat berkaitan dengan pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu sektor ini menjadi prioritas utama flatform pembangunan ekonomi PK Sejahtera dengan:

langkah utama pertama, yaitu melipatgandakan produktifitas sektor pertanian, kehutanan dan kelautan.

Langkah kedua adalah untuk mendongkrak daya saing sektor industri dan jasa yang merupakan sumber utama pertumbuhan (growth) ekonomi nasional dengan titik berat pada koordinasi lintas sektor lintas wilayah dengan sasaran untuk meningkatkan efek pengganda sektor/wilayah yang kaya sumber daya alam terhadap sektor/wilayah lain melalui upaya peningkatan nilai tambah proses ekonomi di dalam negeri dengan mengandalkan SDM yang berkualitas dan kemampuan penguasaan teknologi yang memadai.

Langkah ketiga adalah membangun sektor-sektor yang menjadi sumber pertumbuhan baru dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam yang belum sepenuhnya digali, serta pasar dalam negeri yang sangat besar.

Kunci keberhasilan ketiga langkah tersebut di atas terletak pada kebijakan pemerintah yang menjamin terjadinya koordinasi lintas sektor dan pengembangan SDM dan inovasi teknologi yang merupakan motor utama daya saing ekonomi nasional.

BIDANG SOSIAL BUDAYA

Permasalahan bangsa yang dihadapi demikian kompleks, sehingga memerlukan pendekatan multidimensional dan multijalur. Tak cukup hanya dipecahkan dari sudut ekonomi atau didekati hanya dari aspek politik dan keamanan belaka. Proses pembangunan dalam wujud apapun, harus berpusat pada manusia dan warga masyarakat sebagai subyek utama. Karenanya misi yang diemban PK Sejarah dalam bidang sosial-budaya adalah “Membangun kecerdasan manusia Indonesia, kesalehan sosial, dan kemajuan budaya demi mengangkat Martabat Bangsa”. Dalam bahasa yang lebih gamblang dapat diterjemahkan sebagai “Menghapus kebodohan, kekerasan sosial, dan keterbelakangan budaya”, sebab kita memandang kebodohan, kekerasan, serta keterbelakangan sebagai musuh sosial seluruh bangsa. Demi mendekatkan realitas dengan visi yang dicitakan itu, maka langkah utama PK Sejahtera adalah:

pertama memastikan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) meliputi sandang, pangan, papan, kendaraan dan simpanan/tabungan.

Kedua, peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu. PK Sejahtera mencanangkan peningkatan partisipasi pendidikan yang bermutu harus terus digencarkan.

Ketiga, Terwujudnya status kesehatan paripurna bagi semua, sehingga dapat membangun bangsa dan negara dalam kerangka beribadah kepada Allah Swt.

Dengan demikian kesehatan dapat dimaknai sebagai sebuah investasi. Sehingga atas dasar itu, maka pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara adil, berkualitas, dan berkesinambungan bersama seluruh elemen bangsa menuju derajat kesehatan yang lebih baik.

Penanaman nilai-nilai ini merupakan dua sisi pembentukan karakter (character building) yang tak bisa terpisahkan. Problema kemasyarakatan acapkali berpuncak pada kondisi manusia/warga yang memiliki sikap dan perilaku (mental model) tak sejalan dengan perubahan zaman, jumud dan menggantungkan nasib pada kebaikan hati orang lain. Karena itu, perlu dibangun kepercayaan diri baru dan nilai kemandirian sebagai titik awal perubahan.

LANGKAH PENUNJANG

Ringkasan Platform Bidang Politik

1. Politik Nasional Mempelopori reformasi sistem politik, birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi.

2. Kepemimpinan Nasional Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian, dan intelektualitas (Bersih, Peduli, dan Profesional).

3. Ketatanegaraan Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi, demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih stabil.

4. Reformasi Birokrasi Memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien

5. Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM Strategi penegakan hukum diawali dengan membersihkan parat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

6. Pertahanan Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar kekuatan negara dalam menghadapi ancaman domestik dan asing, dengan meningkatkan kesadaran bela negara masyarakat melalui penumbuhan rasa saling percaya dan semangat kebangsaan baru.

7. Keamanan Menjadikan kekuatan rakyat sebagai modal dasar keamanan domestik dan ketertiban sosial dengan menempatkan polisi selaku aparat pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.

8. Kewilayahan Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta berorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah.

9. Politik Luar Negeri Mendorong prinsip bebas dan aktif, menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

10. Komunikasi dan Informasi Menggenapi prinsip kebebasan informasi dengan kejujuran dalam berkomunikasi disertai penegakan etika profesi dan pemberian sanksi hukum bagi pelanggaran informasi. Menjaga semangat kebebasan berkespresi agar tidak dikekang oleh kepentingan ekonomi dan politik tertentu.

Ringkasan Platform Bidang Ekonomi

11. Reformasi Ekonomi Mendorong program reformasi ekonomi sebagai pilar pemulihan perekonomian nasional yang mengurangi ketamakan pemburu rente ekonomi.

12. Kerangka Ekonomi Makro Mengarahkan fokus kebijakan moneter pada stabilisasi nilai tukar dan tingkat harga dengan tujuan akhir mendorong dinamika sektor riil dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

13. Pengentasan Kemiskinan Pemberantasan kemiskinan adalah tanggung jawab utama kemanusiaan berkaitan dengan penciptaan keadilan dan kesejahteraan sosial secara merata, sehingga harus mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan ekonomi nasional.

14. Investasi dan pembangunan infrastruktur harus diakselerasi tanpa mengabaikan strategi industrialisasi nasional dengan memantapkan kelembagaan investasi nasional yang kokoh dan kredibel harus dibangun.

15. Perbankan Dan Finansial Membangun sektor perbankan dan finansial agar memiliki kemampuan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui reformasi dan restrukturisasi perbankan nasional dengan tetap menegakkan aspek keadilan dan mengedepankan pendekatan hukum dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan perbankan.

16. Ekonomi Syariah Ekonomi Syariah memainkan peran yang signifikan dalam proses pembangunan ekonomi nasional, dengan membangun sistem dan institusi zakat dan wakaf yang kokoh sebagai bagian integral dari sistem fiskal nasional.

17. Industri Membangun visi industri nasional jangka panjang yang kokoh dan moderen untuk mencapai kemandirian bangsa melalui industri berbasis hemat SDA, SDM unggul, kebijakan transfer teknologi, dan pengembangan riset.

18. Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Pertanian, kelautan, kehutanan dan agroindustri merupakan sektor ekonomi fundamental yang menjadi tulang punggung bangsa untuk menopang pembangunan di berbagai sektor yang lain.

19. Energi, Pertambangan Dan SDA Mendorong ketahanan energi nasional melalui penghematan penggunaan sumber daya energi, intensifikasi pengelolaan sumber daya energi, diversifikasi sumber energi, dan pengembangan energi baru dan terbarukan

20. UKM Dan Koperasi Meningkatkan produktivitas dan daya saing UKMK agar menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya yang tinggi sebagai wujud perhatian dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga.

21. Ketenagakerjaan, SDM dan penciptaan lapangan perja Mendorong penciptaan pasar tenaga kerja domestik yang fleksibel dengan meningkatkan daya saing individu masyarakat Indonesia, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja bagi buruh dan bukan hanya mempertahankan kebijakan upah murah dan mengorbankan perlindungan buruh

22. Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, dan Pembangunan Regional Desain otonomi dan pembangunan daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas dengan membangun sistem perimbangan keuangan pusat-daerah yang berorientasi pada efektivitas pelayanan jasa publik, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan antar daerah.

23. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Membangun sektor riil yang kuat dan berdaya demi mengangkat derajat hidup rakyat yang terpinggirkan, terutama kaum tani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil serta kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan; melalui pengembangan unit usaha mandiri, pembentukan balai latihan kerja, dan pemantapan lembaga keuangan syariah sebagai alternatif solusi.

24. Perjuangan Petani Mengembalikan kedudukan petani sebagai aktor pembangunan, bukan lagi obyek yang mudah diperdaya dan diperas dengan cara memajukan prinsip kemandirian, kesejahteraan, dan keberlanjutan agar ditegakkan dalam dunia pertanian.

25. Perjuangan Buruh Memperbaiki kondisi buruh domestik dan migran yang amat memprihatinkan, agar tidak lagi dijadikan komoditas ekonomi dan politik belaka dengan membangun solidaritas yang genuin di kalangan buruh kasar dan pekerja berdasi, demi terjaminnya hak dan masa depan buruh lebih baik.

26. Perjuangan Nelayan Mendorong pembentukan serikat nelayan yang profesional dan berdaya, mampu memenuhi kebutuhan anggota dan melindungi hak nelayan yang dirampas melalui pengembangan pendidikan berbasis kelautan, pemanfaatan teknologi perikanan, serta pemajuan budaya hemat dan bertanggung-jawab terhadap lingkungan.

27. Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mengoptimalkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan kemauan politik pemerintah, serta partisipasi masyarakat dan tanggungjawab internasional dengan tujuan menjadikan kehidupan seluruh umat manusia yang layak di bumi yang satu, sebab baru bumi satu-satunya ini yang layak dihuni.

Ringkasan Platform Bidang Sosial-Budaya

28. Pendidikan Nasional Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dengan meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pembangunan pendidikan nasional.

29. Pembangunan Kesehatan Nasional Mewujudkan sehat paripurna untuk semua dengan mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh potensi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas.

30. Seni, Budaya Dan Parawisata Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan relijius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi.

31. Pemberdayaan Masyarakat Membangun masyarakat sejahtera melalui proses peningkatan kapasitas dan pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

32. Kepeloporan Pemuda Membina pemuda sebagai pilar pembangunan bangsa dalam mengatasi masalah sosial dan moral, serta menjadikan kaum muda yang mandiri, berdaya, dan mempersiapkannya sebagai calon pemim-pin bangsa.

33. Pembinaan Olahraga Membangun manusia Indonesia yang kuat jasmani dan menumbuhkan karakterkepemimpinan, kerja keras, disiplin, kerja sama, sportif melalui aktivitas olahraga.

34. Pemberdayaan Peran Perempuan Dengan bingkai ketakwaan mewujudkan perempuan Indonesia yang sejahtera, cerdas, berdaya dan berbudaya melalui pemantapan peran di sektor domestik dan publik.

35. Pembinaan Keluarga Membangun keluarga sejahtera, berkualitas dan berdaya di atas landasan nilai-nilai moral demi terwujudnya keluarga sakinah sebagai pembentuk generasi yang menentukan corak peradaban bangsa.

36. Dakwah Dan Pembinaan Umat Beragama Menempatkan dakwah sebagai proses penyucian diri manusia sesuai fitrahnya dan menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk menjalankan ajarannya masing-masing dengan sikap saling menghormati.

Mengapa Mereka Membenci PKS November 17, 2008

Kalau dilihat dari sejarahnya tidak dapat di sangkal metoda pembinaan PKS menyerupai gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) yang ada di Mesir. Konon kabarnya almarhum  Syaikh Tarbiyah (RA), Rahmat Abdullah, pernah bersentuhan secara langsung dengan IM. Ini pulalah memunculkan ungkapan bahwa PKS adalah produk Timur Tengah.

Terlepas dari keterlibatan RA dengan IM, faktanya pendiri IM dan seorang tokoh perintis IM yang merupakan ruh IM syahid di tangan penguasa Muslim. Adalah imam Syahid Hasan Albanna, begitulah sering disebut para pengikutnya, syahid akibat diberondong peluru oleh para agen Mesir.  Demikian juga dengan DR. Sayid Quthb, pengarang Tafsir FI Zilalil Quran syahid di tiang gantung atas tuduhan-tuduhan palsu penguasa.

Lalu mengapa mereka tega-teganya menghukum para pemimpin IM dengan cara demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini haruslah dilihat dari prinsip-prinsip gerakan IM. Kita tidak bisa akan menemukan jawabannya tanpa melihat lebih dalam prinsip-prinsip gerakan Ikhwan. Secara umum yang menjadikan dasar pergerakan IM adalah Quran dan Hadist, sama seperti pergerakan Islam lainnya, contoh di Indonesia adalah NU dan Muhammadiyah. Hanya saja metoda IM adalah lebih jauh dari apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU. IM menekankan para anggotanya memiliki berbagai kecakapan termasuk politik di samping tugas mereka menjadi penyampai risalah Dakwah.  Itu artinya mereka dituntut memiliki penguasaan kaidah-kaidah ke-Islaman yang baik. Kurikulum ikwan mengharuskan para anggotanya selalu membaca Quran, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Para anggota ikhwan diharuskan juga memiliki pemahaman yang benar terhadap berbagai hal terutama Quran, hadist, dan sirah nabawiah. Mereka dianjurkan untuk menghindari perpecahan sebagaimana yang disepakati para ulama. Sehingga tidak heran kita menyaksikan ustadz PKS juga biasa menghadiri kegiatan dzikir berjamaah ustadz Arifin Ilham meskipun sebenarnya para kader PKS menganggapnya tidak diajarkan oleh Nabi SAW.

Fakta lainnya adalah para ikhwan memiliki mental atau nuansa Islam yang lebih jelas dan mantap dibanding gerakan lainnya. Mungkin dalam hal ini kegiatan ikhwan bisa dianalogikan dengan apa yang dilakukan para anggota PKS. Perhatikanlah para anggota PKS. Mereka begitu militan dalam bergerak. Seakan tidak ada yang ditakutinya selain Allah. Di saat sebagaian anggota DPR terkena kasus korupsi anggota dari PKS justru absen. Tidak ada anggota DPR PKS yang terkena masalah korupsi kecuali 1 atau 2 kasus yang setelah di selidiki tidak terbukti. Adik saya yang pengacara, bukan anggota PKS,  menyatakan semua anggota DPRD yogya sebelum periode ini tersangkut maslah korupsi hanya satu yang tidak yaitu dari PKS, dialah Wajdi Rahman yang beberapa kali saya ke rumahnya.

Meskipun telah menunjukan fakta-fakta yang mengagumkan toh PKS masih juga tidak disukai oleh sebagian masyarakat Islam sendiri. Bahkan oleh ormas-ormas Islam, kita bisa lihat berita-berita sebelumnya.Bukan saja ormas tetapi juga aliran-aliran pemikiran dalam Islam.

Mengapa ini bisa terjadi tidak lain karena mereka merasa kehadiran PKS mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan selama ini yang dinikmatinya.  Mereka mengatakan para kader PKS merebut masjidnya, merebut amal usahanya.  Mereka mengatakan PKS bermuka dua alias tidak jelas.

Pangkal persoalan ini sebenarnya berawal dari ketidakmampuan mereka menata para anggotanya. Apa yang dilakukan PKS tidak ada yang aneh. Dasarnya sama saja Quran dan Hadist. Tidak ada perintah petinggi PKS untuk merebut masjid, amal usaha orang lain. Yang ada adalah para kadernya diminta untuk membangun ekonomi sendiri, memanfaatkan fungsi masjid untuk membina umat. Dari pada masjid kosong lebih baik digunakan untuk kegiatan bermanfaat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian materi pembinaan adalah menyangkut politik. Ini pun tidak salah karena PKS menyatakan dirinya adalah Partai Dakwah. Artinya mereka berdakwah menggunakan alat atau tunggangan partai. Ini sangat jelas. Sehingga tidaklah salah apa yang dilakukan PKS karena memang itulah platformnya. Sebaliknya sungguh heran apabila ada ormas yang menyatakan dirinya hanya bergerak di bidang sosial tapi kenyataannya mendompleng parpol. Mereka menyatakan tidak memihak salah satu parpol tapi kenyataannya mereka menetapkan anggota ormasnya menjadi anggota parpol tertentu. Siapakah yang benar?

Benar IM dari timur Tengah, bukankan Islam juga dari Timur Tengah? Lalu mengapa mereka membenci IM dibanding yang lain? Karena IM ingin menegakkan apa-apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah. Sebagian kaum Muslim dan ormas Muslim saat ini merasa nyaman dengan posisinya meskipun terjadi berbagai ketimpangan. Mereka seakan diam saja tidak ada tindakan apa-apa. Akan tetapi bagi ikhwan keadaan ini harus diubah. Tentu saja pengubahan keadaan yang menurut sebagaian mapan, akan mendapat berbagai resistensi dari pihak-pihak berkepentingan. Itulah mengapa mereka mebenci PKS.

Bersama Dr. Adhyaksa di Klaten November 6, 2008

Dr. Adhyaksa di GOR Gelarsena Klaten

PK-Sejahtera Online: Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Klaten selenggarakan HALAL BI HALAL dan SILATURAHIM bersama Dr. ADHYAKSA DAULT, MSi dengan Kader, Simpatisan, Konstituen, dan Tokoh Masyarakat se Kabupaten Klaten.

Perhelatan tersebut di gelar Ahad 26 Oktober 2008 di GOR Gelarsena Klaten mulai jam 08.00 s/d 11.30 (InsyaAllah). HALAL BI HALAL yang mengambil tema “Kokohkan Kebersamaan, Raih Kemenangan” ini bertepatan dengan momentum delapan puluh (80) tahun Sumpah Pemuda, dengan semangat Sumpah Pemuda ini pula kini saatnya kemenangan bagi Pemimpin muda sebagaimana yang di usung PKS selama ini.

Dr. Adhyaksa Dault, MSi sebagai salah satu kader terbaik PKS yang diamanhi sebagia Menpora hadir menyampaikan tausiyah/ ceramah Halal bi Halal dan Silaturahim dalam acara tersebut. Selain itu, lelaki kelahiran Donggala, ini menyematkan tanda secara simbolis kepada 2500 Saksi- saksi PKS Klaten dalam menyukseskan pemilu 2009 kelak, serta membubuhkan tanda tangan pada bola Fans Adhyaksa, yang terdiri dari 3 kelommpok pemuda ngawen yang juga menyatakan dukungan penuhnya pada pemenangan PKS pada 2009. Bersama anggota bela diri Tifan PKS Adhyaksa menampilkan kemampuan bela dirinya.

Sementara Ikrar Halal bi Halal di sampaikan calon anggota DPD RI H.M Anik Syahuri, LC. Dalam acara tersebut akan di laounchingkan Gema Keadilan, wadah kepemudaan PKS. Akan di bacakan pula teks Sumpah Pemuda oleh tim kepanduan dan di meriahkan oleh Parade Nasyid dan penampilan Free Stile Ball.(pks jateng)

Fatwa Muhammadiyah Tentang PKS November 4, 2008

Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 149/Kep/I.0/B/2006 Selasa, 1 Mei 2007

Tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi Dan Amal Usaha Muhammadiyah MENIMBANG : Bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sejak kelahirannya hingga saat ini tetap istiqamah dan terus bergerak tidak mengenal lelah dalam melaksanakan dakwah dan tajdid melalui berbagai usaha (amal usaha, program, dan kegiatan) yang dilakukannya dengan maksud dan tujuan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya; Bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi (persyarikatan) Islam yang memiliki prinsip-prinsip, sistem, dan kedaulatan yang mengikat bagi segenap anggotanya dan harus dihormati siapapun sebagaimana hak-hak organisasi yang bersifat independen dan memiliki hak hidup di negeri ini; Bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi dalam menjalankan misi dan usahanya harus bergerak dalam satu barisan yang kokoh sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur‘an surat Ash-Shaff (61) ayat 4, yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”; Bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang cukup tua dan besar, Muhammadiyah sangat menghargai ukhuwah, kerjasama, toleransi, dan sikap saling menghormati dengan seluruh kekuatan/kelompok lain dalam masyarakat, lebih-lebih dengan sesama komponen umat Islam. Karena itu Muhammadiyah pun berhak untuk dihormati oleh siapapun serta memiliki hak serta keabsahan untuk bebas dari segala campur-tangan, pengaruh, dan kepentingan pihak manapun yang dapat mengganggu keutuhan serta kelangsungan gerakannya. MENGINGAT : Al-Qur‘an dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam; AD/ART Muhammadiyah serta aturan-aturan lainnya yang berlaku dalam Persyarikatan sebagai landasan konstitusional; Keputusan Tarjih, Muqaddimah AD Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khittah Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, dan prinsip-prinsip ideal lainnya dalam Muhammadiyah; Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005; MEMPERHATIKAN: Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Syawal 1427 H / 13 November 2006 M. MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG KEBIJAKAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MENGENAI KONSOLIDASI ORGANISASI DAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH sebagai berikut: Muhammadiyah dengan seluruh anggota, pimpinan, amal usaha, organisasi otonom, majelis dan lembaga, sekretariat/kantor, dan berbagai lini/struktur organisasi serta segala usaha yang berada di dalamnya harus bebas dari berbagai paham, misi, dan kepentingan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, terbuka maupun terselubung, dapat merugikan dan merusak Persyarikatan Muhammadiyah. Secara khusus seluruh anggota dan lini organisasi Persyarikatan termasuk di lingkungan amal usaha Muhammadiyah harus bebas dari pengaruh, misi, infiltrasi, dan kepentingan partai politik yang selama ini mengusung misi dakwah atau partai politik bersayap dakwah, di samping bebas dari misi/kepentingan partai politik dan organisasi lainnya sebagaimana kebijakan khittah Muhammadiyah. Hal tersebut karena selain telah menjadikan kegiatan dakwah dengan institusi/pranata umat Islam seperti masjid dan lain-lain sebagai alat/sarana politik, juga secara nyata-nyata telah menimbulkan sikap mendua di sebagian kalangan Muhammadiyah, termasuk dalam melaksanakan Hari Raya Idul Fitri/Idul Adha, serta menjadikan Muhammadiyah sebagai sarana politik partai yang bersangkutan dan lebih jauh lagi dapat menimbulkan pengeroposan dan mengganggu keutuhan organisasi. Segenap anggota Muhammadiyah perlu menyadari, memahami, dan bersikap kritis bahwa seluruh partai politik di negeri ini, termasuk partai politik yang mengklaim diri atau mengembangkan sayap/kegiatan dakwah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah benar-benar partai politik. Setiap partai politik berorientasi meraih kekuasaan politik. Karena itu, dalam menghadapi partai politik manapun kita harus tetap berpijak pada Khittah Muhammadiyah dan harus membebaskan diri dari, serta tidak menghimpitkan diri dengan misi, kepentingan, kegiatan, dan tujuan partai politik tersebut. Seluruh anggota Muhammadiyah di seluruh lini Persyarikatan, termasuk yang berada di amal usaha, dituntut komitmen, integritas, loyalitas, pengkhidmatan, dan kiprah yang penuh dan optimal dalam menjalankan usaha-usaha, menjaga dan berpedoman pada prinsip-prinsip, membela kepentingan, serta memajukan dan memperjuangkan Muhammadiyah menuju pada pencapaian tujuannya. Jika memiliki kelebihan materi/harta, pikiran, tenaga, relasi/hubungan, jaringan, dan rizki Allah lainnya maka kerahkan/jariyahkan secara maksimal untuk membesarkan, mengembangkan, dan menyempurnakan gerakan Muhammadiyah serta seluruh amal usaha, program, dan kegiatannya sehingga mendekati pencapaian tujuan Muhammadiyah. Seluruh institusi dalam Muhammadiyah termasuk amal usaha, masjid/mushalla, fasilitas milik Persyarikatan, dan kegiatan-kegiatan yang berada di dalamnya tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan partai politik manapun. Larangan tersebut berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang diindikasikan dan memiliki kaitan dengan kegiatan/kepentingan partai politik, termasuk kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan atau memakai simbol-simbol keagamaan/dakwah seperti pengajian dan pembinaan keumatan, yang terkait dan memiliki hubungan dengan partai politik manapun. Maksimalkan/optimalkan seluruh institusi milik Muhammadiyah tersebut untuk sebesar-besarnya dan sebenar-benarnya bagi kepentingan Muhammadiyah. Seluruh anggota Muhammadiyah diminta untuk menghormati dan menaati Keputusan Muktamar ke-45 tahun 2005 di Malang, yang menyatakan “Menolak upaya-upaya untuk mendirikan parpol yang memakai atau menggunakan nama atau simbol-simbol Persyarikatan Muhammadiyah.” (Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang: Keputusan Muktamar ke-45 tentang Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2000-2005, VI. Bidang Politik poin 1). Seluruh media massa yang berada di lingkungan Persyarikatan diminta untuk benar-benar menyuarakan paham, misi, dan kepentingan Muhammadiyah serta menjadi wahana untuk sosialisasi paham, pandangan, keputusan, kebijakan, kegiatan, dan syiar Muhammadiyah serta menjauhkan diri dari paham, misi, dan kepentingan organisasi/gerakan lain. Sebagai langkah konsolidasi sekaligus pencegahan dan penguatan gerakan, seluruh jajaran Pimpinan Persyarikatan, Majelis/Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha diinstruksikan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan keagamaan, kemuhammadiyahan, dan hal-hal yang menyangkut organisasi secara luas. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sosialisasi putusan-putusan Tarjih, Darul Arqam, Baitul Arqam, Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah, Up-Grading, Refreshing, pengajian-pengajian umum dan khusus, pembinaan jamaah, pengelolaan kegiatan-kegiatan masjid dan mushalla, sosialisasi dan pengamalan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, peningkatan silaturrahim, dan kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya yang dilakukan secara sistematik, intensif, berkesinambungan, dan terorganisasi dengan sebaik-baiknya. Secara khusus ditugaskan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus, dan Majelis Pendidikan Kader dengan melibatkan Majelis/Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara terpadu di bawah koordinasi Pimpinan Persyarikatan di masing-masing tingkatan. Segenap Pimpinan Persyarikatan, Majelis dan Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Muhammadiyah diinstruksikan untuk menegakkan disiplin organisasi, merapatkan barisan/langkah, dan mengokohkan ideologi serta misi Muhammadiyah sebagaimana diatur dalam AD/ART dan peraturan-peraturan organisasi serta telah menjadi prinsip-prinsip Muhammadiyah seperti keputusan Tarjih, Muqaddimah Anggaran Dasar, Kepribadian, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup, Khittah Perjuangan, dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah serta keputusan-keputusan Muktamar Muhammadiyah. Pimpinan Persyarikatan, Majelis dan Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Muhammadiyah diinstruksikan untuk mengambil kebijakan dan tindakan-tindakan yang tegas dalam menegakkan misi, aturan, dan prinsip-prinsip Muhammadiyah serta dalam mencegah dan menyelamatkan Muhammadiyah dari berbagai tindakan yang merugikan Persyarikatan sebagaimana disebutkan di atas. Yogyakarta, 10 Dzulqa’idah 1427 H 1 Desember 2006 M. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA.(Ketua Umum) Drs. H. A. Rosyad Sholeh (Sekretaris Umum) http://hafez.wordpress.com/2007/06/03/pks-didzalimi-nu-dan-muhammadiyah/