Agung Inspirasi

Visi-Visi Pencerahan

Boleh Berjilbab di Kamboja September 18, 2008

Filed under: Wawasan — ainspirasi @ 9:13 am

Pejalar Muslim di Kamboja diizinkan untuk memakai pakaian Muslim, termasuk jilbab, pada tahun ajaran baru yang dimulai Oktober nanti

Hidayatullah.com–“Sekalipun para siswa diminta memakai atasan putih dan celana panjang biru saat pergi ke sekolah, para siswa Muslim di Kamboja juga boleh memakai seragam tradisional ke sekolah karena kami terbuka bagi siswa yang meyakini agama yang berbeda,” ujar Wakil Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Chey Chap.

Dua bulan lalu, PM Hun Sen berjanji akan mengizinkan siswa Muslim untuk memakai pakaian bernuansa Islam ke sekolah. Keputusan ini berlaku efektif pada tahun ajaran baru sekolah yang dimulai Oktober nanti.

Sebelumnya, para siswa Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, harus memakai seragam sekolah standar yang ditetapkan sekolah, biasanya terdiri atas kemeja dan sepasang celana panjang. Kebijakan ini memaksa banyak siswa Muslim, terutama anak perempuan, tidak mengikuti sekolah. Namun ada pula beberapa sekolah yang membolehkan para siswi Muslim berjilbab.

“Pada saat ini, para siswa Muslim Khmer tidak memakai pakaian tradisional di sekolah, tapi mereka masih memakai kerudung yang dipakai menutupi rambut,” ujar Dy Tep Kosal, direktur SMP Chea Sim Cham Reun Roth, dimana siswa Muslim mencapai hampir 40 persen. Jilbab adalah kewajiban bagi wanita Muslim.

Keputusan pemerintah ini disambut gembira masyarakat Muslim Kamboja. “Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin mendiskriminasi siswa Muslim dan ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada banyak murid Muslim Khmer di dalam sistem pendidikan,” kata Zakaryya Adam, sekretaris negara di Kementerian Kebudayaan dan Agama.

Abdulhalim Kasim, seorang mahasiswa Muslim di Norton University, menilai keputusan itu keluar pada waktu yang tepat untuk para siswi Muslim. [iol/htb/www.hidayatullah.com]

 

Kelompok Pendukung Koruptor September 12, 2008

Filed under: Wawasan — ainspirasi @ 4:23 am

Entah berapa cek yang berseliweran tiap hari di gedung DPR. Tapi, yang jelas, pada kasus terpilihnya Miranda Goeltom sebagai deputi senior gubernur Bank Indonesia (BI), ada 400 cek masing-masing senilai Rp 50 juta beredar dan terdistribusi.

Adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membeberkan data bahwa cek perjalanan telah terbagi ke puluhan anggota DPR. Sebagian besar sudah dicairkan. Jumlah minimal yang diterima anggota DPR tersebut Rp 500 juta rupiah, tergantung dari posisi struktural penerima tersebut.

Dalam pemilihan deputi senior gubernur BI pada 2004 silam, Miranda berhasil mengalahkan Budi Rochadi dan Hartadi Sarwono dalam voting di Komisi IX DPR RI. Miranda yang didukung oleh dua fraksi besar, yakni Golkar dan PDIP, memperoleh 41 suara dari 54 yang diperebutkan.

Sulit untuk disangkal bahwa anggota DPR menerima imbalan untuk suara yang mereka berikan kepada Miranda. Apalagi, salah satu dari penerima itu, yakni Agus Condro, jauh-jauh hari sudah mengaku bahwa dirinya menerima 10 lembar cek masing-masing Rp 50 juta. Jumlah yang juga sama persis dengan temuan PPATK.

Anggota-anggota DPR yang pernah disebut Agus Condro sebagai penerima cek tersebut akan mati kutu. Karena, sebelumnya, mereka membantah telah menerima cek sebagaimana Agus. Bahkan, mereka membalikkan fakta bahwa Agus-lah yang menuduh sembarangan sampai akhirnya sang peniup peluit itu dipecat oleh PDIP.

Memang, mereka mengaku tidak menerima langsung dari Miranda. Tapi, apa bedanya jika mereka menerima dari orang lain atau sponsornya. Karena, dalam pemilihan ini, beberapa bank berkepentingan terhadap sosok deputi senior yang bisa membawa aspirasi mereka dan sekaligus melindungi.

Kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Para anggota DPR itu dipilih rakyat dengan kesungguhan agar negara ini segera keluar dari krisis, justru memperparah krisis ini dengan perilaku korupsi. Mereka dipilih lewat pemilu yang memakan dana puluhan triliun rupiah, tetapi tak mampu mengemban amanah.

Begitu banyak drama yang dimainkan oleh wakil rakyat. Tetapi, drama-drama tersebut adalah drama yang menyakitkan hati rakyat. Rakyat sudah mewakilkan suara, tetapi mereka hanya mewakili diri sendiri dan kelompoknya, partainya. Tidak peduli lagi mereka dengan konstituen. Rakyat hanya dibutuhkan saat pencoblosan.

Data penerima cek dan pencairan sudah diberikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi, bola kini sudah di tangan lembaga baru ini. Tak ada alasan lagi, KPK harus segera menuntaskan masalah ini. Buktikan bahwa keraguan masyarakat bahwa KPK tidak berani menindak kasus yang melibatkan begitu banyak anggota DPR ini tidak betul.

Kita tidak membutuhkan anggota DPR yang mengkhianati rakyat. Jadi, meski harus mengorbankan ratusan anggota DPR, tidak masalah. Ganti saja para wakil rakyat yang korup. Negeri ini masih banyak memiliki orang-orang yang bersih, cerdas, dan memiliki komitmen membangun negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Sumber Republika 120908