Agung Inspirasi

Visi-Visi Pencerahan

Mengapa 3 Stasiun TV Kompak Tolak Iklan Pemilu Mega-Pro? June 25, 2009

Filed under: Opini — ainspirasi @ 4:24 am
Tags: , ,

Pepih Nugraha

Saya menyaksikan iklan pemilu dari capres/cawapres Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto (MEGA-PRO) di Youtube yang disebut-sebut ditolak penayangannya secara kompak oleh sembilan stasiun televisi dan saya merasa tidak ada sesuatu yang “berbahaya” dan “ancaman” dari penayangan iklan pemilu itu. Saya tidak tahu siapa yang merasa terancam, apakah stasiun televisi, pemerintah, KPU, Bawaslu, atau para pemilik stasiun televisi itu atas nama “kepentingan”? Lantas hak pemirsa untuk melihat tayangan iklan pemilu itu dikemanakan? Bukankah lebih baik ditayangkan dulu lalu kemudian dilarang jika terbukti berbahaya dan mengancam?

Iklan pemilu yang saya lihat di Youtube berjudul Harga itu menggambarkan kehidupan sehari-hari rakyat kecil. Namun di sana terselip sekuel angka-angka yang saling berganti. Konon, ada empat seri iklan pemilu MEGA-PRO yang ditolak oleh sembilan stasiun televisi itu, yakni iklan pemilu berjudul: Bangkrut, Mencintai, Pekerjaan, dan Harga. Sementara tiga materi iklan pemilu lainnya berjudul Persatuan, Maju dan Tim, bisa diterima semua stasiun televisi.

Berdasarkan informasi yang saya peroleh, iklan pemilu Bangkrut hanya diterima Indosiar, sementara stasiun lain menolaknya. Iklan Mencintai ditolak antara lain oleh RCTI, Global, Trans, dan Trans7. Iklan Harga dan Pekerjaan ditolak antara lain oleh SCTV, Trans dan Trans7.

Iklan Harga menggambarkan uang yang tersimpan di dompet, uang itu cepat berubah dari nilai Rp 50.000, Rp 20.000, Rp 10.000, sampai tinggal Rp 1.000 dan lalu menghilang di dompet. Untuk harga-harga nilai uang digambarkan cepat meroket naik. Cabai dari Rp 7.500 naik menjadi Rp 11.000, mintak goreng naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 10.000. Orang menuang bensin ke tangki motor, belum lagi tangki penuh bensin sudah habis kering kerontang. Transportasi rakyat digambarkan menghilang, bahkan sajian makanan di meja makan keluarga pun cepat menghilang.

Ada penggambaran Istana Merdeka, lalu diganti dengan gambaran seorang ibu yang harus membayar tabung gas 3 kiloan berwarna hijau, padahal seharusnya tabung gas itu gratis. Digambarkan pula rakyat yang menderita (mungkin akibat bencana) nasional yang kerap menerpa, digambarkan orang susah dimana-mana, sampai kemudian datanglah sosok MEGA-PRO menyapa rakyat petani, anak-anak sekolah, dan pedagang di pasar. Iklan pemilu ditutup dengan tulisan “MEGA-PRO” nomor urut “1″ dengan tanda “contrengan” (v).

Lantas yang menjadi pertanyaan saya: mengapa sembilan stasiun televisi begitu kompak tidak bersedia menayangkan iklan pemilu MEGA-PRO yang konon berdasar data dan angka-angka dari BPS yang berarti real dan bukan angka jadi-jadian itu? Bukannya selama ini stasiun televisi manapun sangat lapar akan kue iklan yang lezat yang berasal dari pundi-pundi capres/cawapres? Kalau stasiun-stasiun televisi begitu kompak menolak, siapa kiranya yang meminta kesembilan stasiun televisi itu untuk kompak menolak iklan pemilu MEGA-PRO? Pemerintahkah? Bawaslukah? KPU-kah? atau Siapa? Atau itu tadi, swasensor pemiliknya sendiri karena rasa takut atau atas nama “kepentingan” lain?

Harus ada penjelasan kepada publik mengenai hal ini! Kita tahu, unsur pemerintah dalam hal ini (kalau benar pihak yang meminta sembilan stasiun televisi untuk kompak menolak) adalah incumbent. Incumbent tidak lain Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK). Nah, apakah SBY dan JK sebagai incumbent merasa keberatan dengan iklan yang mungkin dianggap “mendiskreditkan” kinerja pemerintah mereka saat sebagai presiden/wapres?

Sebagai hasil kreativitas, apapun bentuk dan medianya, saya pribadi sangat menyayangkan adanya pelarangan iklan pemilu itu kalau benar itu terjadi. Mengapa, sebab hasil keativitas itu harus dibunuh justru sebelum dilahirkan. Bukankah lebih baik dinilai dulu baru kemudian diambil tindakan? Bolehlah Bawaslu bekerja setelah penayangan ini. Jika sebelum ditayangkan sudah harus dilarang, bukankah berarti sensor namanya dan setiap sensor bisa diartikan sebagai diktator atau sewenang-wenang!?

Jika sampai persoalan ini mencuat ke permukaan dan publik tahu siapa pihak yang melarang-larang iklan pemilu MEGA-PRO, besar kemungkinan orang itu (kalau dia capres/cawapres), akan mengundang antipati publik karena menggambarkan paranoid dan ketakutan berlebihan yang tidak beralasan. Meminjam istilah catur, tepat rasanya jika dibilang sebagai “blunder” besar. Sebaliknya, MEGA-PRO akan menangguk simpatik publik karena dianggap pihak yang dirugikan akibat kreativitas dan idenya diberangus oleh sembilan stasiun televisi.

Saya menduga-duga, jangan-jangan pihak-pihak yang melarang iklan pemilu MEGA-PRO itu masih trauma atas nyelonongnya Si Butet Yogya (disingkat SBY juga, kan?) saat Deklarasi Pemilu Damai tempo hari. Kita tahu SBY yang satu ini menelanjangi pemerintah dan KPU secara terang-terangan dan terduga di depan SBY yang incumbent. Apakah KPU, Bawaslu dan juga pemerintah takut aksi Si Butet Yogya ini terulang kembali melalui iklan pemilu MEGA-PRO?

Ah, rasanya nggak perlu separno itu deh!
Sumber: kompasiana.com

Iklan tentang harga naik yang ditolak penayangannya oleh beberapa stasiun TV swasta bisa klik di Youtube:

http://erensdh.wordpress.com/2009/06/18/mengapa-3-stasiun-tv-kompak-tolak-iklan-pemilu-mega-pro/

 

SBY-Boediono : Antara Utang dan Rakyat Miskin June 23, 2009

Filed under: Opini — ainspirasi @ 9:03 am
Tags: , ,

Senin, 22/06/2009 17:02 WIB

Melihat kebelakang, acara deklarasi SBY-Boediono di gedung Sabuga (Sasana Budaya Ganesha), yang penuh dengan gemerlap, dan mirip acara Partai Demokrat AS, yang meresmikan pasangan Obama dan Joseph Biden, maka suatu pameran kemewahan, di tengah-tengah penderitaan jutaan rakyat Indonesia. Pakar komunikasi politik UI, Dr. Effendi Gazali, melalui berbagai media, mengirimkan pesan, jika acara mewah itu, mereka tidak pro-rakyat miskin, ucapnya.

Entah berkaitan atau tidak, tidak dimilikinya empati dalam acara mewah itu, sejalan dengan konsep-konsep IMF yang sejak tahun 1998, menawarkan konsep-konsep yang banyak ‘membunuh’ jutaan rakyat miskin di negeri ini. Walau Boediono membantah dirinya sebagai agen IMF, namun banyak konferensi pers yang dia gelar sebagai pejabat Gubernur BI dan Menko Ekuin dahulu yang menyatakan sebaliknya.

Dalam artikel berjudul ‘Jalan Liberal Pak Boed’ (Media Indonesia, 28 Februari 2007), ekonom Revrisond Baswir, menulis komentar, pidato pengukuhan Dr. Boediono sebagai guru besar ekonomi UGM Yogyakarta, setebal 28 halaman, ternyata mengacuhkan sistem perekonomian kolonial yang sudah berjalan berabad-abad. “Era kolonial adalah ialah bagian teramat penting dari sejarah perekonomian Indonesia. Ia tidak hanya penting karena berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama, ia juga penting sebab aspek ekonomi adalah aspek utama kolonialisme”, ungkapnya.

Baswir menambahkan, Boediono melupakan kenyataan sejarah, jika berakhirnya era Soekarno itu, bukan semata-mata krisis ekonomi, namun disebabkan faktor utamanya adalah karena intervensi AS, IMF, dan World Bank, yang kemudian memicu krisis di Indonesia. Kepatuhan Indonesia kepada IMF,World Bank, dan ADB, yang kemudian menjadikan bangsa ini dari tahun ke tahun ke tahun menimbun utang kian banyak. Sementara pemerintahan SBY, mengklaim berhasil menurunkan utang. Dan, IMF bukan satu-satunya lembaga pengutang, selain IMF ada ADB, World Bank, dan sebagainya.

Adalah Dani Setiawan, Ketua KAU (Koalisi Anti Utang), dalam artikel berjudul ‘Pernyataan SBY Soal Utang Luar Negeri Tidak Memihak Rakyat’, 7 April, 2009, memaparkan data-data valid yang dimilikinya yang ternyata menunjukkan, jika utang Indonesia bukannya bertambah kurang, tapi malah membengkak di era SBY. ‘Outstanding Utang Luar Negeri Indonesisa sejak tahun 2004-2009, terus meningkat dari Rp 1275 trilyun rupiah menjadi Rp 1667 trilyun rupiah (www.dmo.or.id).

Masih ditambah lagi utang dalam negeri dari 662 trilyun rupiah (2004) menjadi Rp 990 trilyun rupiah (2009). Artinya, pemerintah berhasil membawa Indonesia menjadi negara pengutang dengan penambahan kenaikan Rp 392 trilyun dalam kurun waktu lima tahun Artinya, peningkatan utang itu setiap tahunnya bertambah rata-rata 80 trilyun rupiah. Mengalahkan  utang selama pemerintahan Soeharto jumlah utang yakni Rp 1500 trilyun rupiah dalam jangka waktu 32 tahun.

Ironisnya, kegemaran ngutang ini didukung para Neolib di sekelilingnya-ini di era SBY, dan  tidak didukung oleh pembenahan pemerintah yang bersih. Sebab, belum lama ini hasil riset The Political and Economic Risk Consultancy (PERC), yang diterbitkan April 2009, memaparkan temuan, jika Indonesia masih menjadi negara terkorup di Asia. Riset PERC tersebut dilakukan Maret 2009, terhadap 1700 responden pelaku bisnis di 14 negara Asia, ditambah Australia dan Amerika Serikat.

Masih sangat segar ingatan kita, deklarasi SBY-Boediono dalam bahasa simbol jelas menyampaikan pesan,jika mereka sangat terobsesi oleh Amerika Serikat, panglima kapitalisme dunia yang melahirkan gerakan Neo-lib, dan juga tidak memihak kaum miskin.

Kami mengharapkan pandangan dan pendapat dari para pembaca, bagaimana masa depan Indonesia, yang akan lebih baik dengan pemerintahan yang akan datang.

+++
Demikianlah, kami menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasinya dalam ruang dialog sebelumnya, dan rubrik dialog sebelum kami tutup. Redaksi.

 

Pilpres, ikut PKS atau kelompok Islam lain?

Filed under: Opini — ainspirasi @ 9:01 am
Tags: , , ,

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam pemilihan presiden nanti, akan ada 3 pasangan calon presiden serta wakil. Namun dalam hal penentuan pilihan membuat sebagian orang bingung. Di satu sisi PKS yg terkenal sangat islami dan teguh memegang nilai-nilai Islam mendukung dan mengarahkan pendukung nya untuk memilih SBY-Budiono. namun di lain sisi, kelompok islam yg lain mengarahkan dukungannya ke JK-Wiranto, bahkan ada kelompok yg mengharamkan untuk memilih SBY-Budiono.

jadi pak ustat, siapakah yg harus diikuti?

Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ardi Sofian

Jawaban

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salah satu bentuk ikhtilaf umat Islam Indonesia hari ini adalah ijtihad politik mereka dalam memilih presiden. Suara umat Isalm terpecah kepada tiga calon pasangan presiden. Bukan apa-apa, karena tiga pasangan itu semuanya memang beragama Islam.

Dengan pengecualian Megawati yang perempuan, dimana umumnya umat Islam memandang bahwa seorang wanita tidak pada posisi untuk menjadi pemimpin tertinggi (al-wilayah al-uzhma) dalam struktur kepemimpinan negara.

Karena alasan itulah pada masa sebelumnya, kekuatan poros tengah yang dimotori kekuasan ‘islam’, menolak kalau presidennya Megawati, dan rela dipimpin oleh Abdurrahman Wahid. Walau kemudian mereka juga yang menggulingkan presiden yang akrab dipanggil Gusdur itu.

Kalau Megawati tidak masuk hitungan, tinggal dua pasang calon, yaitu SBY dan wakilnya, serta JK dan wakilnya. Kedua pasangan ini jelas laki-laki, muslim, akil, baligh. Artinya secara syar’i, tidak ada kendala untuk dijadikan pemimpin. Lepas dari urusan lain yang barangkali kita tidak tahu. Tapi secara zhahir, itulah yang kita lihat.

Tinggal  perhitungan yang bersifat tambahan atau accesoris saja. Misalnya tentang masalah kepentingan. Urusan dukung mendukung capres, pasti kan ada imbalannya.

Ilustrasinya, kalau saya mendukung SBY, karena saya punya massa, maka saya akan bikin hitung-hitungan dengan SBY, minimal saya dijanjikan dapat apa. Begitu juga kalau saya mendukung JK lantaran saya punya kekuatan tertentu, maka JK pasti akan menawarkan ‘imbalan’ kepada saya.

Politik balas budi di iklim bernegara di negeri kita memang sudah begitu. Orang-orang umumnya tidak pernah membahas hal-hal yang lebih teknis, misalnya kalau SBY atau JK yang jadi presiden, seperti apa bentuk teknis yang rinci dan masuk akal serta feasible untuk menyelesaikan utang negara yang bertumpuk, atau mengatasi kendala kepungan pasar bebas yang diterapkan negara lain, atau bagaimana paket teknis untuk mengatasi kemiskinan struktural di tengah bangsa.

Sayangnya, debat-debat capres yang kita lihat melulu berhenti pada tingkat orasi dan silat lidah. Apalagi tidak melibatkan orang-orang ahli di bidangnya yang tahu persis kendala tiap masalah.

Jadi dalam pandangan saya, agak terlalu dangkal pertimbangan kita untuk bisa berfikir, siapakah dari mereka yang layak untuk dijadikan presiden.

Tapi lebih kasihan lagi adalah rakyat jelata yang tidak pernah diajak melihat pertimbangan-pertimbangan logis dan masuk akal. Mereka ini bisa saja sebuah jamaah pengajian, yang kalau pimpinan pengajian itu mendukung SBY, ya mereka tinggal amin saja. Dan kalau berubah jadi pilih JK, mereka juga amin saja.

Mereka bisa juga anggota ormas, partai, forum, kelompok, atau apa pun. Umumnya mereka tidak pernah diajak berpikir dan menganalisa. Yang dibutuhkan dari mereka memang bukan hasil pikiran atau analisa. Yang dibutuhkan dari mereka cuma suara. Lalu suara itu ‘ditawar-tawarkan’ kesana kesini kepada para kandidat presiden dan pasangannya. Tentu tawaran yang bukan gratisan, tetapi dengan ‘imbalan’ dalam bentuk apa saja.

Imbalannya mulai dari jabatan menteri yang memang masih dianggap empuk, atau dapat jabatan ini dan itu, atau hak akses kepada penguasa tertinggi, atau hak untuk mendapat proyek-proyek yang menggiurkan.

Ikut PKS Apa Tidak?

Kalau pertanyaannya seperti itu, ikut PKS apa tidak, jawabannya tergantung dari kepada siapa antum bertanya. Kalau tanya kepada aktifis PKS, tentu jawabannya harus, kudu, musti, wajib dan sejenisnya. Alasannya?

Karena sudah ditaklimatkan, sudah diinstruksikan oleh struktur di atasnya. Kalau masih mau dianggap sebagai kader, suka tidak suka, rela tidak rela, harus patuh pada taujih dari ‘atas’.

Kalau mbalelo alias mau jalan sendiri, atau berani-berani berijtihad sendiri, bisa-bisa kena iqob (hukuman) dengan berbagai macam bentuk. Karena itu kalau antum kader PKS, tidak perlu bertanya seperti ini. Buat kader PKS, urusan memlih presiden sudah bukan urusan pribadi lagi, tapi sudah jadi urusan para ‘qiyadah’. Kalau qiyadah bilang A, ya harus A. AKlau qiyadah bilang B, ya harus B.

Tapi kalau antum tanya kepada para aktifis di kalangan Forum Kader Peduli (FKP), mungkin akan lain lagi hasilnya. FKP ini sebenarnya kader PKS juga, tapi yang lebih kritis dan rada vokal untuk didikte begitu saja oleh para qiyadahnya. Di dalam tubuh FKP ini sebenarnya ada beberapa tokoh pediri dan penggagas PKS atau PK di masanya. Jumlahnya memang tidak banyak kalau dibandingkan dengan jumlah anggota Majelis Syuro atau kader yang masih taat, tapi lumayan menarik perhatian lantaran FKP ini menjadi seperti anti thesis dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan para qiyadah yang resmi.

Sebagian kader yang merasa gerah dengan kebijakan pimpinan resmi, ada juga yang ikut ke FKP ini. Beberapa tempat pengajian di Jakarta dan Depok sering digunakan oleh FKP untuk menyampaikan kritik mereka walau pun dikemas dengan bentuk pengajian.

Nah, kalau antum bertanya kepada mereka, besok pilpres milih siapa, boleh jadi jawabannya tidak sama dengan taklimat dari PKS yang resmi. Tentu ada banyak pertimbangan yang bisa digelar dan diadu argumentasikan.

Sikap Bijaksana Saat Suara Umat Terpecah

Lepas dari perbedaan ijtihad dari berbagai kalangan umat Islam, termasuk perbedaan pandangan antara PKS dan FKP, kita sebagai umat Islam yang awam, jujur, lugu, polos dan juga menginginkan kebaikan, tentu harus punya ekstra kesabaran.

Sabar untuk melihat perbedaan dari saudara-saudara kita. Sabar untuk tidak ikut terjebak dalam perdebatan dan silat lidah serta adu retorika. Sabar untuk tidak  terpancing untuk ikut bermusuhan dengan sesama muslim, apalagi saling mencaci, memaki, menjelekkan, berghibah, atau menghasud.

Saya pribadi lebih mengkhawatirkan perpecahannya ketimbang siapa yang nantinya jadi presiden. Sebab perpecahan itu adalah sebuah kerugian besar buat umat. Persaudaraan adalah anugerah Allah yang mahal harganya, tidak sebanding dengan janji-janji anugerah dari kandidat presiden bila kita mendukungnya.

Jangan sampai gara-gara memilih satu pasanga kandidat, kita malah mengorbankan persaudaraan kita yang jauh lebih berharga. Buat saya, ada satu komentar usil untuk urusan ini : ’sudahlah, yang waras ngalah saja’.

Wallahu a’lam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc